RSS

Pengusulan Penerbitan Keputusan Pensiun

  Pengusulan Penerbitan Keputusan Pensiun

=> Syarat – Syarat Permohonan

A. Pensiun karena Mencapai Batas Usia Pansiun

  1. Surat permohonan pensiun;
  2. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
  3. Foto Copy Keputusan pengangkatan menjadi tenaga kontrak, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil;
  4. Foto Copy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  5. Pas Photo 4×6 sebanyak 6 lembar;
  6. Foto Copy Kartu Keluarga;
  7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  8. Foto Copy sah akta nikah;
  9. Foto Copy akta kelahiran anak;
  10. DP-3 dua tahun terakhir;
  11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam satu tahun terakhir

B. Pensiun karena Meninggal Dunia Biasa (Pensiun Janda/Duda)

  1. Surat Permohonan Pensiun Janda/Duda;
  2. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
  3. Foto Copy Keputusan pengangkatan menjadi tenaga kontrak, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil;
  4. Foto Copy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  5. Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  6. Pas Photo janda/duda ukuran 4×6 cm 6 lembar;
  7. Foto Copy Kartu Keluarga;
  8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  9. Foto Copy sah akta nikah;
  10. Foto Copy akta kelahiran anak;
  11. Surat Keterangan Janda/duda dari Kepala Desa/Lurah;
  12. DP3 dua tahun terakhir;
  13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam satu tahun terakhir.

(Dalam hal demikian besarnya pensiunan yang diberikan kepada janda/duda PNS adalah sebesar 36% dari gaji pokok)

C. Pensiun karena Meninggal Dunia oleh dan karena Melaksanakan Tugas/Tewas (Pensiun Janda/Duda karena Melaksanakan Tugas)

  1. Surat Permohonan Pensiun Janda/Duda;
  2. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
  3. Foto Copy Keputusan pengangkatan menjadi tenaga kontrak, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil;
  4. Foto Copy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  5. Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah;
  6. Pas Photo janda/duda ukuran 4×6 cm 6 lembar;
  7. Foto Copy Kartu Keluarga;
  8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  9. Foto Copy sah akta nikah;
  10. Foto Copy akta kelahiran anak;
  11. Surat Keterangan Janda/duda dari Kepala Desa/Lurah;
  12. DP3 dua tahun terakhir;
  13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam satu tahun terakhir;
  14. Surat Keterangan dari pimpinan SKPD yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan meninggal dalam rangka melaksanakan tugas dan dilampiri surat tugasnya.

(Dalam hal demikian besarnya pensiunan yang diberikan kepada janda/duda PNS yang meninggal karena melaksanakan tugas adalah sebesar 72% dari gaji pokok)

D. Pensiun karena atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)

PNS yang mengajukan pensiun dini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Telah diangkat sebagai PNS;
  2. Berusaha minimal 50 tahun;
  3. Memiliki masa kerja minimal 20 tahun.

Persyaratan pengajuan pensiun atas permintaan sendiri (pensiun dini):

  1. Surat permohonan pensiun;
  2. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
  3. Foto Copy Keputusan pengangkatan menjadi tenaga kontrak, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil;
  4. Foto Copy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  5. Pas Photo ukuran 4×6 cm 6 lembar;
  6. Foto Copy Kartu Keluarga;
  7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  8. Foto Copy sah akta nikah;
  9. Foto Copy akta kelahiran anak;
  10. DP3 dua tahun terakhir;
  11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam satu tahun terakhir;

E. Pensiun karena Keuzuran Jasmani

Ketentuan mengenai Pensiun karena Keuzuran Jasmani:

  1. PNS yang keuzuran jasmaninya disebabkan oleh karena menjalankan kewajiban jabatannya berhak menerima pensiun pegawai tanpa syarat usia dan masa kerja;
  2. PNS yang keuzuran jasmaninya tidak disebabkan oleh karena menjalankan kewajiban jabatannya berhak menerima pensiun dengan syarat pada saat pemberhentiannya:
  3. Telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil;
  4. Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 tahun.

Persyaratan pengajuan pensiun karena keuzuran jasmani:

  1. Surat permohonan pensiun;
  2. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
  3. Foto Copy Keputusan pengangkatan menjadi tenaga kontrak, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil;
  4. Foto Copy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  5. Pas Photo ukuran 4×6 cm 6 lembar;
  6. Foto Copy Kartu Keluarga;
  7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  8. Foto Copy sah akta nikah;
  9. Foto Copy akta kelahiran anak;
  10. DP3 dua tahun terakhir;
  11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam satu tahun terakhir;
  12. Surat keterangan hasil pengujian kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri/tim khusus penguji kesehatan PNS.

Keterangan:

  1. Pengajuan pensiun untuk Golongan IV/b ke atas + 18 bulan sebelum TMT Pensiun;
  2. Pengajuan pensiun untuk Golongan IV/a ke bawah + 12 bulan sebelum TMT Pensiun;

=> Alur Administrasi / Prosedur

 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Pemberian Rekomendasi Pencairan Taperum

Pemberian Rekomendasi Pencairan Tabungan Perumahan PNS (Taperum)

=> Syarat – Syarat Permohonan

Mengisi blanko isian yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar (1 lembar bermaterai 6000)

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. PNS yang bersangkutan menyerahkan blanko isian sebanyak 2 (dua) lembar (1 lembar bermaterai 6000) ke Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
  2. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso mengajukan rekomendasi (tanda tangan) kepada pejabat yang berwenang (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso);
  3. lanko isian sebanyak 2 (dua) lembar (1 lembar bermaterai 6000) yang telah direkomendasi oleh pejabat yang berwenang dapat diambil, untuk selanjutnya diajukan bersama kelengkapan berkas lainnya kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya

=> Syarat – Syarat Permohonan

  1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon PNS dan Pegawai Negeri Sipil bagi karyawan yang alih status kepegawaian;
  2. Surat Keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir (bagi pejabat yang menjabat);
  3. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang dan Berat dari Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
  4. Foto Copy Piagam Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun (X), duapuluh tahun (XX), atau Satyalancana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memilikinya;
  5. Berkas masing-masing rangkap 2 (dua) set
  6. CD atau Flash Disk berisi file lampiran surat usulan yang menggunaan format Microsoft Word.

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. BKD mengirimkan surat kepada SKPD untuk mengajukan persyaratan Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
  2. PNS yang bersangkutan melengkapi persyaratan Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui SKPD masing-masing dan diserahkan ke           Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
  3. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso akan menyaring data PNS  yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya oleh SKPD masing-masing;
  4. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso mengusulkan daftar nama-nama PNS yang berhak menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
  5. Apabila telah ada informasi tentang Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang disetujui dan telah terbit (berupa piagam dan lencana),  Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso akan mengambil ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
  6. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berupa piagam dan lencana akan diberikan kepada PNS yang berhak menerima.
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Pengusulan Penerbitan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN)

Pengusulan Penerbitan Kartu
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN)

=> Syarat – Syarat Permohonan

Masing-masing rangkap 2 (dua):

  1. Foto copy Surat Pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir;
  2. Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS) yang dilegalisir;
  3. Foto copy Konversi NIP  yang dilegalisir (bagi PNS dengan NIP lama);
  4. Foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dilegalisir;
  5. Foto copy Model DK yang dilegalisir;
  6. Foto copy slip gaji terakhir yang dilegalisir.

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. CPNS / PNS yang bersangkutan melengkapi persyaratan pengajuan penerbitan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) dan diserahkan ke SKPD masing-masing;
  2. SKPD menyerahkan persyaratan pengajuan penerbitan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) ke Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
  3. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  mengajukan berkas yang telah lengkap tersebut ke PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) di Kabupaten Jember;
  4. PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) di Kabupaten Jember akan menghubungi Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, apabila Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) sudah terbit;
  5. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  akan mengambil Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen) dan mendistribusikan ke tiap-tiap SKPD yang mengajukan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen);
  6. SKPD menyerahkan Kartu TASPEN ke masing-masing PNS/CPNS yang bersangkutan.
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Penerbitan Kartu Istri/Kartu Suami

Pengusulan Penerbitan Kartu Istri/Kartu Suami

=> Syarat – Syarat Permohonan

Masing-masing rangkap 3 (tiga):

  1. Mengisi blanko isian Laporan Perkawinan Pertama;
  2. Pas photo (istri/suami) ukuran 3 x 3;
  3. Surat nikah yang dilegalisir oleh KUA;
  4. Legalisir oleh KUA surat keterangan yang menyangkut data nama pada surat nikah (jika terdapat kesalahan);
  5. Foto copy Surat Pengangkatan sebagai CPNS/PNS yang dilegalisir;
  6. Foto copy Konversi NIP  yang dilegalisir (bagi PNS dengan NIP lama).

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. CPNS/PNS yang bersangkutan melengkapi persyaratan pengajuan penerbitan KARIS/KARSU ke SKPD masing-masing;
  2. SKPD mengajukan persyaratan penerbitan KARIS/KARSU dan diserahkan ke Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
  3. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  mengajukan berkas yang telah lengkap tersebut ke Badan Kepegawaian Negara Regional II Jawa Timur di Surabaya;
  4. Badan Kepegawaian Negara Regional II Jawa Timur  akan menghubungi Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, apabila KARIS/KARSU sudah terbit;
  5. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  akan mengambil KARIS/KARSU dan mendistribusikan ke tiap-tiap SKPD yang mengajukan KARIS/KARSU;
  6. SKPD menyerahkan KARIS/KARSU kepada PNS yang bersangkutan.
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Penerbitan Kartu Pegawai

Pengusulan Penerbitan Kartu Pegawai

=> Syarat – Syarat Permohonan

  • Foto copy Surat Pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir
  • Foto copy Surat Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir
  • Foto copy Konversi NIP yang dilegalisir (bagi PNS dengan NIP lama)
  • Pas photo hitam putih ukuran 3 x 3

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. PNS yang bersangkutan melengkapi persyaratan pengajuan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) dan diserahkan ke SKPD masing-masing;
  2. SKPD mengajukan persyaratan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) ke Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
  3. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  mengajukan berkas yang telah lengkap tersebut ke Badan Kepegawaian Negara Regional II Jawa Timur di Surabaya;
  4. Badan Kepegawaian Negara Regional II Jawa Timur  akan menghubungi Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, apabila Kartu Pegawai (KARPEG) sudah terbit;
  5. Sub. Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso  akan mengambil Kartu  Pegawai (KARPEG) dan mendistribusikan ke tiap-tiap SKPD yang mengajukan Kartu Pegawai (KARPEG);
  6. SKPD menyerahkan KARPEG kepada PNS yang bersangkutan.
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum

 

Pelaksanaan Ujian Dinas

Pelaksanaan Ujian Dinas

=> Syarat – Syarat Permohonan


Peserta ujian kenaikan pangkat dengan Ujian Dinas diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut

1] Foto Copy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
2] Foto Copy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir
3] Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar

Keterangan

  • PNS yang kenaikan pangkatnya melalui ujian dinas adalah sebagai berikut:
    • Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja golongan dua tahun atau lebih
    • Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) yang menduduki jabatan eselon III.a / III.b.
  • PNS yang tidak perlu mengikuti ujian dinas adalah:
    • Ujian dinas tingkat I (Golongan II/d ke Golongan III/a) bagi PNS yang telah memiliki ijazah S1 atau sertifikat Diklat PIM IV
    • Ujian dinas tingkat II (Golongan III/d ke Golongan IV/a) bagi PNS yang telah memiliki ijazah S2 atau sertifikat Diklat PIM III

=> Alur Administrasi / Prosedur

Keterangan :

  1. PNS mengajukan kepada Kepala SKPD
  2. SKPD mengajukan berkas permohonan kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala BKD
  3. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah
  4. Sekretaris Daerah Meneruskan disposisi kepada Kepala BKD
  5. BKD menyampaikan laporan peserta yang memenuhi syarat dan ijin pelaksanaan ujian dinas kepada Sekretaris Daerah
  6. Sekretaris Daerah memberikan ijin pelaksanaan ujian dinas, dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ujian dinas oleh BKD
  7. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani
  8. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas yang sudah ditandatangani kembali ke BKD
  9. BKD menyerahkan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas kepada masing-masing SKPD
  10. SKPD menyerahkan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas kepada PNS yang bersangkutan
 
Leave a comment

Posted by on April 27, 2011 in Umum